Laga Timnas Vs China, Polri Kerahkan 3.270 Personel Pengamanan

Jakarta - Duta Investigasi

Polri mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya pertandingan Timnas Indonesia melawan China. Pertandingan itu akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pukul 20.30 WIB.

“3.270 personel gabungan (untuk pengamanan Timnas Indonesia vs China),” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, Kamis (5/6/25).

Ia menerangkan, ribuan personel itu terdiri dari 2.930 personel gabungan Polri, 189 personel TNI, dan 149 personel pemda.

Dijelaskan Kapolres, para suporter yang akan menonton pertandingan ini diharapkan tidak membawa barang-barang terlarang seperti petasan, flare, senjata tajam, atau minuman beralkohol ke dalam stadion. Kombes Pol. Susatyo juga berharap para pendukung timnas yang hadir dapat menjaga suasana agar tetap kondusif.

“Pihak pengamanan akan melakukan sterilisasi area dan pengecekan penonton terlebih dahulu. Para suporter diharapkan mematuhi aturan yang berlaku,” jelasnya. (Red)

Hadiri JKF 2025, Wagub Rano: Ciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan

JAKARTA - DUTA INVESTIGASI

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri Jakarta Kreatif Festival (JKF) 2025 di Mal Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/6). Sebanyak 84 booth usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai sektor—seperti fesyen, kerajinan, serta makanan dan minuman khas Nusantara—ikut serta menjajakan produk unggulan. Acara bertema “Memperkuat Daya Saing Jakarta sebagai Kota Global” ini diselenggarakan untuk mendorong diversifikasi dan pemanfaatan produk lokal.

“Dalam upaya meraih predikat kota global, Jakarta harus mengembangkan UMKM guna menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Peran UMKM sangat penting bagi perekonomian Jakarta. Melalui program pengembangan kewirausahaan terpadu, tercatat 403.550 pelaku UMKM telah bergabung sebagai peserta Jakarta Entrepreneur,” ujar Wagub Rano dalam sambutannya.

Wagub Rano mengapresiasi pelaksanaan festival ini dan menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara JKF 2025, dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Ibu Kota. Ia berharap JKF 2025 tidak hanya memperkuat produk lokal, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong transformasi sistem pembayaran digital yang efisien dan aman.

“Kami berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta guna melahirkan lebih banyak pelaku UMKM yang mampu merespons tantangan melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Ini bagian dari upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, aman, dan nyaman bagi semua warganya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wagub Rano menambahkan, jumlah UMKM, nilai transaksi, dan pengunjung acara ini terus meningkat setiap tahun. Selain booth UMKM, acara ini juga menghadirkan tiga booth layanan dan enam booth edukasi yang membahas topik seperti keuangan digital, pariwisata, transportasi, hingga perlindungan konsumen.

“Saya mengapresiasi inovasi yang terus dilakukan setiap tahun, serta meningkatnya aktivitas penjualan dan promosi secara digital. Untuk tahun 2025, diharapkan semua variabel tersebut dapat terus meningkat seiring dengan berbagai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan,” tambahnya.

Berbagai inovasi di JKF 2025 antara lain:
- Peningkatan jumlah UMKM yang berpartisipasi, baik secara luring maupun daring, melalui pembuatan landing page di e-commerce seperti Shopee dan Blibli.
- Workshop interaktif dari UMKM binaan dan komunitas kreatif.
- Perluasan fasilitas kemitraan antara UMKM dan potential buyer seperti sektor ritel, pariwisata, dan agregator.
- Penyediaan layanan informasi terkait ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan lembaga nazhir.
- Kompetisi publik terbuka bagi semua kalangan.

JKF 2025 akan berlangsung hingga Minggu (8/6), dimeriahkan oleh pertunjukan musik, berbagai permainan interaktif, dan terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya. (Red)

Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Bekasi Tandatangani Komitmen Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi

KOTA BEKASI - DUTA INVESTIGASI

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan penandatanganan komitmen penguatan sinergi pemberantasan korupsi yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Kepala Daerah, serta Ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

Acara tersebut juga dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bachtiar Ujang Pratama, yang menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga antikorupsi dalam memperkuat sistem pencegahan dan penindakan praktik korupsi.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya kepada seluruh kepala daerah agar mengantisipasi dan mengawasi setiap aktivitas pemerintahan yang berpotensi mengandung unsur korupsi. Menurutnya, integritas dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan di setiap daerah.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang hadir bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan KPK.

“Komitmen ini akan kami tindaklanjuti secara nyata di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Seluruh kepala OPD akan kami arahkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program kerja. Tidak ada toleransi terhadap praktik-praktik yang menyimpang,” tegas Tri Adhianto.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, turut menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Kami di DPRD Kota Bekasi mendukung penuh langkah-langkah pemberantasan korupsi. Fungsi pengawasan yang kami miliki akan terus diperkuat agar seluruh kebijakan dan program daerah berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kepala daerah dan unsur legislatif di Jawa Barat dapat memperkuat sinergi dalam membangun pemerintahan yang bersih, melayani, dan bebas dari praktik korupsi. (Red)

Polres Metro Bekasi Kota Gagalkan Peredaran Ribuan Butir Ekstasi, Nilai Capai Rp10 Miliar

KOTA BEKASI - DUTA INVESTIGASI

Polres Metro Bekasi Kota berhasil menggagalkan peredaran narkotika golongan I dalam jumlah besar, yang disebut sebagai salah satu pengungkapan terbesar di wilayah Jabodetabek. Operasi yang digelar pada 27 Mei 2025 ini berhasil mengamankan berbagai jenis narkoba dari tiga lokasi berbeda, yakni di Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, menjelaskan bahwa pengungkapan bermula dari penangkapan tersangka LS (37) di Apartemen Cibubur Village, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi melakukan pengembangan ke dua lokasi lainnya: Desa Bojonggede, Kabupaten Bogor dan Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

“Dari ketiga lokasi tersebut, kami berhasil menyita barang bukti berupa sabu seberat 193 gram, tembakau sintetis 43 gram, serbuk putih 344 gram, serta 14.473 butir ekstasi dalam bentuk kapsul—setara dengan 6.331 gram,” jelas Kapolres dalam konferensi pers, Rabu (4/6/2025).

Selain itu, polisi juga menemukan serbuk ekstasi seberat 24,5 gram. Modus yang digunakan tersangka adalah mengubah bentuk ekstasi menjadi kapsul, agar sulit terdeteksi oleh petugas saat pengiriman. Hasil uji laboratorium mengonfirmasi bahwa seluruh barang bukti mengandung zat narkotika golongan I.

“Ini merupakan modus baru yang digunakan tersangka untuk mengelabui petugas. Ia bukan pemain baru. Bahan baku diduga berasal dari dalam negeri dan sebagian dari luar, yang kemudian diracik di lokasi berbeda,” tambah Kapolres.

Total nilai dari seluruh barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp10 miliar, dengan asumsi harga jual ekstasi di pasaran sekitar Rp300.000 per butir. Barang-barang haram ini diduga akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini, tersangka LS telah diamankan dan dijerat dengan Pasal 112 dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu satu pelaku lainnya berinisial A.L., yang telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). (Red)

Di Duga Praktik Pungli di Satpas Sim Kota Bekasi, Propam Harus Usut Tuntas !!

KOTA BEKASI - DUTA INVESTIGASI

Praktik diduga percaloan masih menjamur di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas). Diduga oknum polisi ikut bermain.

Hal itu diketahui setelah oleh seorang pemohon SIM bernama Rosid, warga Rawalumbu Kota Bekasi menyampaikan keluh-kesah. Rosid datang ke Satpas Polres Metro Kota Bekasi Senin  (1/6/2025).

"Saya ditawarin di depan sama polisi-polisi yang jaga depan pas baru datang," kata dia saat ditemui.

Rosid mengatakan, oknum-oknum menawarkan beragam kemudahan. Rosid tak perlu repot-repot mengikuti tahapan-tahapan seperti ujian tertulis maupun ujian praktik.

"Datang-datang langsung foto doang," ujar Rosid 

Rosid mengaku menolak iming-iming yang diumbar oleh oknum tersebut. Sebab, Rosid sudah komitmen dari awal akan mengikuti sesuai prosedur.

"Pengen coba saja, pengin tahu juga udah lama gak bikin SIM," ujar dia.

Menurut dia, membuat SIM tanpa bantuan calo tak menguras kantong. merogoh kocek Rp 250 ribu-an untuk membuat SIM A. Sedangkan, jika melalui calo harus mengeluarkan uang Rp 700ribu.

"Saya bikin baru normal pakai tes dan mengurus sendiri. Biayanya Rp 250 ribuan. (Kalau calo) menawarkan Rp 700 ribu Untuk SIM C," ujar dia. dan Sim A Rp 800 Ribu.

Kendati diakui Rosid , mengurus sesuai prosedur sedikit lebih rumit. Rosid mengatakan, dirinya harus dua kali mengulang untuk ujian teori dan ujian praktik.

"Saya udah tiga kali ujian. Teori enggak lulus pertama kali terus kedua lulus. Ujian praktik gak lulus dua kali ketiga baru lulus," dia menandaskan. 

Pertanyaannya Apakah Ada Oknum APH yang bermain???, Untuk Itu Rosid Meminta agar Propam Menindaklanjuti nya tandas nya ke wartawan.

Saat Tim Media Investigasi Ke salah Satu Calo yang tidak mau di sebut namanya Memberitahukan detailnya berikut ini Ujari Si Calo Untuk SIM C dan SIM A untuk pembuat SIM hanya menyetor foto copy KTP aja dan melakukan tes kesehatan dan psikologi secara formalitas aja karena sudah membayar 700 ribu atau 800 ribu (semua sudah ditanggung ama calo tersebut) kemudian kita menyetor kesalah satu penanggung jawab (koordinator) sebesar 550 ribu,sedangkan khusus hari sabtu di korektif diduga mendapat dari karyawan dari semua perusahaan dari kota bekasi bahkan dari  calo - calo yang berada di gedung tersebut serta untuk disetor data pembuat SIM baru kepada oknum APH  tandasnya sampai berita ini diturunkan belum ada yang dapat dikonfirmasikan terkait berita ini. (Red)